Dalam upaya menekan angka putus sekolah dan memperkuat pemerataan akses pendidikan, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menghadiri undangan kegiatan "Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)" yang diselenggarakan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sumatera Barat.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu, 7-9 Mei 2026, ini dipusatkan di Aula Engku Syafei, BBPMP Provinsi Sumatera Barat, Padang.
Isu Anak Tidak Sekolah (ATS), yang mencakup anak usia 5-18 tahun baik yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah, menjadi perhatian serius pemerintah. ATS dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memperdalam jurang kemiskinan di daerah jika tidak segera ditangani secara sistematis.
Tujuan utama dari pertemuan koordinasi ini meliputi:
- Pemutakhiran Data: Melakukan verifikasi dan validasi (verval) data ATS agar penanganan di lapangan lebih tepat sasaran.
- Regulasi Wajar 13 Tahun: Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan kebijakan terkait Program Wajib Belajar 13 Tahun.
- Peningkatan Partisipasi: Meningkatkan angka partisipasi sekolah guna mendukung program penanggulangan kemiskinan secara jangka panjang.
Kota Payakumbuh mengirimkan delegasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait untuk memastikan penanganan ATS dilakukan secara kolaboratif. Daftar perwakilan dari Kota Payakumbuh meliputi:
- Dinas Pendidikan: Kepala Bidang (PAUD, SD, SMP) yang menangani ATS serta Operator Dinas.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Untuk sinkronisasi data kependudukan.
- Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Payakumbuh: Untuk penanganan ATS di lingkup pendidikan keagamaan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): Untuk penyelarasan rencana daerah mengenai pengentasan ATS.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan materi strategis dari berbagai narasumber, mulai dari kebijakan penanganan ATS di kementerian, pemanfaatan data kependudukan oleh Pusdatin Kemendasmen, hingga peran pemerintah desa dalam pendataan.
Pada hari terakhir, setiap daerah termasuk Kota Payakumbuh diharapkan dapat menyusun dan memaparkan Rencana Daerah Tentang Penanganan ATS sebagai bentuk komitmen nyata dalam menuntaskan isu pendidikan di daerah masing-masing.
Kepala BBPMP Sumbar, Dr. Khairullah, S.Pd., M.Pd, dalam undangan tersebut menekankan bahwa dukungan regulasi dari pemerintah daerah sangat krusial untuk memperkuat pemerataan akses dan mutu pendidikan di Sumatera Barat. (DS)
