Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Payakumbuh kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Rancangan Awal RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045. Acara yang diadakan di ruang rapat Bappeda Kota Payakumbuh pada Kamis 19 Oktober 2023 ini membahas Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan dalam perumusan Permasalahan dan Isu Strategis rancangan awal RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045. Acara ini dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, BPS, PDAM Tirtasago Payakumbuh, perguruan tinggi, perwakilan dari Perangkat Daerah Kota Payakumbuh dan juga Tim Penyusunan RPJPD Kota Payakumbuh.
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Drs. Ifon Satria Chan, M.Si ini menghadirkan narasumber yaitu Dosen Pascasarjana UNAND Bapak Dr. Ardinis, MS serta Ketua KK Transportasi Departemen Teknik Sipil UNAND, Bapak Yossyafra, ST., M.Eng.Sc., Ph.D. ATM (MTI).
Dalam sambutannya Drs. Ifon Satria Chan, M.Si berharap dari hasil FGD Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan ini akan mempertajam analisis permasalahan sebagai sumber masukan dalam perumusan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045 guna mewujudkan kesejahteraan dari segi pembangunan sarana prasarana penunjang yang tepat sasaran, efektif dan efisien.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Faisal ST yang mewakili Kepala Bappeda Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa Identifikasi permasalahan pada rancanan awal RPJPD untuk aspek Infrastruktur dan Kewilayahan ini merupakan kompilasi rumusan sesuai dengan usulan permasalahan dan isu sesuai urusan masing – masing perangkat daerah, rumusan berdasarkan hasil masukan dari google form, hasil KLHS dan hasil bahasan tim Bappeda. “Dengan dilaksanakannya FGD ini, akan semakin melengkapi data dan analisis permasalahan sebagai sumber masukan dan dapat diakomodir dalam perumusan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045” ujarnya.
“Untuk Pengembangan infrastruktur, menuju Kota Berkelanjutan perlu digali masalah serta akar masalah yang ada di kota Payakumbuh kemudian barulah dirancang penyelesaian masalah secara cerdas dan perlu juga dikembangkan dan ditambahkan indikator perkotaan menuju kota sehat , inklusif dan berkelanjutan” ujar Ardinis Arbain yang merupakan narasumber pada acara ini. Menurutnya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan infrastruktur Kota Payakumbuh ke depan antara lain Pertumbuhan Penduduk, Peningkatan kebutuhan ruang untuk pemukiman dan sarana publik, Penurunan Kualitas Ruang Hidup ( Air, Lahan, Udara) serta Pertumbuhan ekonomi berbasis SDA tak terperbaharui. “Untuk Meminimalkan risiko lingkungan perlu dilakukan Penguatan kajian lingkungan dalam perencanaan (KLHS), Penerapan hasil kajian AMDAL secara konsekwen, Mendorong penggunaan pupuk dan pestisida alami, serta Mengembangkan perkebunan berdifferensiasi (pengayaan pada tanaman perkebunan- non pure mono kultur” tambahnya.
Ardinis menjelaskan bahwa dalam melakukan perencanaan di bidang infrastruktur perlu dikembangkan dalam dua kategori yakni infrastruktur fisik dan non fisik. Pengembangan infra struktur fisik , seperti untuk Pengelolaan Air, Sampah, Limbah , Transportasi dan Ruang Terbuka Hijau (sempadan Sungai, RTH privat) dan mewujudkan kota taman. Sedangkan untuk Pengembangan infrastruktur non fisik bisa berupa: Dewan Kota, Partisipasi Publik , Pengawasan berbasis masyarakat dan indkator kota berekelanjutan.
Yossyafra yang merupakan narasumber pada acara ini dalam paparannya menerangkan bahwa Sistem infrastruktur didefinisikan sebagai sistem pendukung utama terhadap fungsi fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat, berfungsi sebagai alat untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya. Proses perencanaan infrastruktur merupakan suatu proses yang kompleks. Tujuan intervensi sektor infrastruktur menurut Yossyafra adalah :
-
- Penyedia barang publik dan pelayanan publik
- Agar terjadi keseimbangan alokasi sumber daya secara adil.
- Perlindungan bagi masyarakat lemah secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik .
- Sebagai promotor dan katalisator pertumbuhan wilayah (khususnya ekonomi, sosial, budaya dan politik).
- Kelestarian lingkungan.
- Menjaga keutuhan wilayah dan dearah.
“RPJP adalah produk kebijakan publik yang dilaksanakan oleh multi stakeholder/ sektoral, multi layer, multi dimensi/ disiplin,multi problem, sehingga masalah yang ada di Kota Payakumbuh perlu didefinisikan dengan tepat. Selain itu perlu juga tepat dalam meramalkan masa depan kebijakan dan harus benar dalam membuat target. Target yang baik adalah target yang smart + er = specific, measureable, attainable, realistic, timely, evaluate, readjust. Dengan kata lain target dibuat dengan spesifik, terukur, bisa capai, realistik, sesuai jangka waktu, dapat dievaluasi, dapat diatur ulang” ujar Yossyafra.
Acara FGD Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Ranwal RPJPD Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 Aspek Infrastruktur dan Kewilayahan ditutup dengan sesi Tanya jawab. (DS)
